Hukum Pidana : Pengertian , Jenis, Sumber, dan Unsur-unsur Hukum Pidana Lengkap

Hukum Pidana – Setelah di artikel sebelumnya kita membahas mengenai hukum perdata sekarang kita melanjutkan pembahasan mengenai hukum pidana. Dimana kedua hal tersebut berkaitan satu sama lain.
Dalam pendidikan hukum kedua hal ini menjadi salah satu favorit mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Di dalam mata kuliah tersebut sering kali mahasiswa dihadapkan dengan sebuah studi kasus yang terkadang menegangkan dan juga seru apabila didalami.
Hal ini menjadi poin plus bagi para mahasiswa, karena dengan mempelajari studi kasus hukum perdata dan pidana ini, mereka menjadi mampu menganalisis suatu tindakan kejahatan perdata maupun pidana nantinya.
Nah, untuk lebih memahami apa itu Hukum Pidana di bawah ini kami menyediakan beberapa materi yang Insya Allah akan membantu dalam pendidikan Anda.

Pengertian Hukum Pidana

Sudah sepatutnya sebagai seorang pembelajar untuk mengenali suatu ilmu terlebih dahulu sebelum mendalaminya. Berikut ini pengertian hukum pidana menurut para ahli :

Moeljatno

Adalah suatu bagian dari ilmu hukum secara keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan dengan maksud:

  • Menjadi penentu perbuatan-perbuatan massa yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang diiringi ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
  • Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada pihak yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah diancamkan sebelumnya.
  • Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila orang tersebut menjadi tersangka dalam pelanggaran tersebut.

Pompe

Hukum Pidana ialah setiap aturan-aturan hukum yang menjadi penentu setiap perbuatan yang dapat dijatuhi pidana dan jenis apakah pidana yang dilakukan.

Simons

Hukum Pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya.

Dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.

Van Hattum

Merupakan keseluruhan dari sebuah peraturan dan asas-asas yang diikuti dan ditetapkan dalam suatu negara atau oleh sekelompok masyarakat hukum, dengan peran mereka sebagai pemelihara ketertiban hukum tersebut.

Dimana hukum tersebut melarang perilaku-perilaku yang sifatnya menggar hukum serta mengaitkan pelanggaran tersebut dengan aturan-aturan khusus berupa hukuman pidana.

Hazewinkel Suringa

Hukum pidan ialah beberapa peraturan hukum yang di dalamnya terkandung perintah serta larangan atau sebuah keharusan atas pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi siapapun yang melakukannya.

Mezger

ialah setiap aturan hukum (die jenige rechtnermen) yang menghubungkan atau menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum (rechtfolge) terhadap suatu perilaku perbuatan yang dilakukan.

W.L.G. Lemaire

“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verbodenbevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, datbepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze strafbestaat”.

Artinya bahwa Hukum pidana terdiri atas norma-norma yang isinya adalah larangan serta keharusan yang (oleh pembuat undang-undang) mengaitkan hal tersebut dengan sanksi, hukuman yaitu penderitaan yang sifatnya khusus.

Kansil

Menurut kansil Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan yang melibatkan kepentingan umum, yang perbuatannya ini diancam dengan hukuman berupa siksaan atau penderitaan.

Setelah menelaah dan memahami beberapa pendapat dari ahli mengenai jenis hukum tersebut, sampailah penulis pada sebuah kesimpuan sebagai berikut :

  1. Hukum tersebut berisi larangan melakukan, mengadakan suatu perkara khusus.
  2. Berisi aturan yang menjelaskan sebab dan akibat dari dijatuhkannya pidana/sanksi/hukuman/penderitaan kepada seseorang.
  3. Menjelaskan jenis-jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat pelanggaran (delik).
  4. Tata cara dalam mempertahankan dan memberlakukan hukum pidana sebagai aturan yang telah ditetapkan pemerintah, kelompok, suatu negara.

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan dari adanya hukum ini ialah untuk melindungi sebuah kepentingan individu / orang perseorangan atau HAM , melindungi kepentingan masyarakat yang bersifat umum , dan negara dengan pertimbangan yang matang.

Perlindungan dari sebuah kejahatan atau perilaku tercela dari satu pihak terhadap negara oleh tindakan penguasa yang sewenang-wenang dari pihak lainnya.

Sehingga hukum pidana ini melindungi setiap lapisan Individu, masyarakat, negara, atau suatu pihak , masyarakat dengan harta bendanya.

Berdasarkan rumusan tujuan hukum ini, terdapat beberapa pengelompokan yang menjadi objek perlindungan dari hukum pidana, sebagai berikut :

  1. Melindungi binatang ternak termasuk di dalamnya tanaman;
  2. Melindungi Individu;
  3. Melindungi harta dari orang perseorangan;
  4. Melindungi Masyarakat Umum;
  5. Melindungi Penguasa Negara;
  6. Melindungi Negara.

Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa tujuan hukum tersebut dibuat ialah sebagai berikut;

  1. Sebagai pendidikan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan tercela, tidak baik, sehingga akhirnya menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
  2. Sebagai ancaman yang akan mendatangkan rasa takut kepada setiap orang agar tidak sampai mencoba melakukan perbuatan tidak baik (ini disebut aliran klasik);

Pandangan tersebut ialah buah pemikiran dari Teguh Prasetyo yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana. Selain beliau, adapun yang memiliki pola pikir yang sama dalam masalah ini, yakni Wirjono Prodjodikoro, beliau menyebutkan bahwa tujuan hukum ini yakni :

  1. Bertujuan menakut-nakuti orang atau pihak tertentu yang belum melakukan hal tidak baik tersebut dan menakuti orang banyak termasuk didalamnya orang-orang yang pernah berbuat hal buruk agar tidak mengulanginya lagi.
  2. Sebagai pendidikan atau perbaikan orang-orang yang telah mengantongi predikat suka berbuat kejahatan sehingga menjadi orang yang lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dari sudut pandang yang berbeda Remelink menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan untuk menegakkan tata tertib hukum serta melindungi segenap masyarakat hukum. Manusia yang saling bergantung satu sama lain, kepentingan dan relasi sosial mereka sebagian besarnya bergantung pada paksaan ini.

BACA JUGA : Hukum Perdata disertai pengertian, jenisnya , lengkap beserta contoh.

Sumber Hukum Pidana

Dalam perjalanannya pengambilan hukum-hukum berdasarkan atas beberapa sumber yang digolongkan menjadi 2 jenis sumber, yakni tertulis dan tidak tertulis :

  • Sumber hukum tertulis, yakni :
    • Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi seperti halnya KUHP atau UU 3/1981
    • Sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi atau tertera pada peraturan perundang-undangan lainnya (khusus) seperti UU Korupsi, UU Narkoba, UU Psikotropika, UU pencucian Uang dan lainnya.
  • Sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi seperti hukum adat, atau norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Jenis Hukum Pidana

Setelah mengetahui sumber atau acuan dasar dari pengambilan hukum dan tindak pidana, selanjutnya kita beralih pada jenis dari hukum tersebut.

Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya :

  1. Pidana Objektif dan Pidana Subjektif
    • Objektif, yakni hukum ini berkaitan dengan substansi hukum dari suatu tindak pidan yang berisi perbuatan terlarang dan formil hukum pidana yang mengacu pada acara penjatuhan / pengenaan pidana tersebut.
    • Subjektif, yakni hukum tindak pidana yang kaitannya pada hak negara dalam menjalankan wewenangnya terhadap orang yang telah melakukan atau berbuat suatu tindak pidana.
  2. Pidana Materiil dan Pidana Formiil
    • Materiil, yakni hukum tindak pidana yang mengantur tentang tindak pindana.
    • Formiil, ialah suatu hukum tindak pidana yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil dengan melalui proses peradilan pidana.
  3. Pidana Umum dan Pidana Khusus
    • Pidana umum, yakni aturan yang berlaku bagi semua warga negara yang sifatnya subjektif dan tidak membeda-bedakan setiap individu sebagai subjek hukum tertentu.
    • Pidana khusus, yaitu hukum tindak pidana yang berdasarkan subjek hukum juga dasar pengaturannya.
  4. Pidana Lokal, Nasional dan Internasional
    • Pidana Lokal, yakni suatu hukum tindak pidana yang dibuat oleh DPRD bersama dengan pemerintah provinsi (Gubernur), Walikota, atau Bupati. Bentuk dari pidana lokal ini tertuang dalam PERDA (peraturan daerah) dan hanya berlaku bagi daerah itu saja.
    • Pidana Nasional, yakni hukum tindak pidana yang efeknya atas dasar asas teritorial yang artinya bahwa ketentuan hukumnya berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di dalam wilayah teritorial Indonesia. Aturan ini dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden dan merupakan bentuk hukumnya yakni Undang-undang.
    • Pidana Internasional, yakni sepaket aturan yang mencakup kejahatan yang bersifat internasional yang penegakan hukumnya dilakukan oleh negara dengan adanya kerjasama internasional atau oelh masyarakat internasional bersama suatu lembaga internasional pula.

Contoh Kasus Pidana

Berikut kami sediakan beberapa contoh kasus pidana yang terjadi di indonesia

Skandal SKK Migas

Dalam kasus ini Rudi adalah seorang tersangka pemukulan seorang mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas). Rudi dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bersih.

Hal ini dianggap sebagai pukulan keras bagi Rudi. Ternyata ketika diselidiki lebih dalam, Rudi tersandung kasus suap yang dilakukan oleh Kernel Oil senilai AS$ 400 ribu. Dengan hal ini, Majelis Hakim yang saat itu diketuai oleh Amin Ismanto menjatuhkan sanksi kepada rudi dengan hukuman penjara dan denda sebesar Rp. 200 juta dan tiga bulan kurungan penjara.

Hal ini didasari bukti pencucian uang bersama-sama atas dasar dakwaan kesatu primair pertama, Pasal 11 UU Tipikor, Kedua Pasal 12 Huruf a, dan dakwaan ketiga Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas putusan ini Rudi masih mengajukan banding.

Kasus OC Kaligis

MA memperberat hukuman OCK menjadi 10 tahun penjara yang sebelumnya pada pengadilan tingkat banding dihukum 7 tahun dan 5,5 tahun di tingkat pertama. Atas putusan tersebut, dipastikan pihak OCK mengajukan PK.

Untuk diketahui, OC Kaligis bersama-sama Gary, Gatot, dan Evy diputus bersalah karena terbukti memberikan uang sejumlah Sing$5000 dan AS$15000 kepada Tripeni, AS$5000 kepada Dermawan, AS$5000 kepada Amir, serta AS$2000 kepada Syamsir. Pemberian uang itu dimaksudkan agar majelis hakim PTUN Medan mengabulkan gugatan yang diajukan OC Kaligis dkk.

Sumber referensi :

-Erdianto Effendi, 2011, HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT. REFIKA ADITAMA: Bandung.

PENUTUP

Demikianlah kira-kira penjelasan mengenai hukum pidana yang dapat kami sediakan, apabila ada yang kurang ataupun keliru mohon untuk menuliskan komentar di bawah agar tulisan ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang.

Semoga tulisan ini dapat membantu Anda sekalian dan jangan lupa untuk terus kunjungi situs ini untuk ilmu-ilmu yang lebih bagus lagi, untuk membantu Anda agar lebih produktif kreatif dan inovatif.

Terima kasih sudah berkunjung 🙂

Salam COBER’s

 

Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: